BNPB Diusulkan Jadi Kementerian Teknis

02-08-2017 / KOMISI VIII

Wilayah Indonesia sebagian besar berpotensi mengalami bencana. Terutama musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), potensi ini akan selalu muncul selama masih ada lahan gambut, khususnya di Sumatera Selatan, Riau dan Jambi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari areal gambut.

 

Sisi lain, selama ini penanganan bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan masih ditangani secara parsial dan lintas sektor. Sehingga muncul gagasan untuk membentuk suatu koordinasi yang strategis dengan membentuk Kementerian Teknis Kebencanaan.

 

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja komisi VIII ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, baru-baru ini.

 

"Kami mengusulkan BNPB menjadi kementerian teknis agar punya komando yang jelas, karena resiko bencana di Indonesia semakin banyak dan variatif," ungkap anggota komisi VIII Achmad Mustaqim.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pembentukan kementerian tersendiri yang khusus menangani bencana  diperlukan sehingga ada garis komando yang langsung ke bawah. Mengingat, BNPB tidak memiliki jalur komando langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

 

Di Sumsel sendiri, sambungnya, ada banyak titik hotspot yang berpotensi terjadi kebakaran. Karena itu, perlu adanya antisipasi dan mitigasi terhadap bencana.

 

"Sebab itu, harus ada gerak cepat yang sifatnya komando langsung, yang paling masuk akal adalah kementerian teknis. Karena selama ini, masih ditangani badan selalu berbalik dari kalimat koordinasi-koordinasi, akibatnya seolah-olah lempar tanggung jawab. Itu yg ditengarai oleh komisi VIII,  sehingga dari awal kita coba mendorong menjadi kementerian teknis," jelas politisi PPP ini.

 

Dia juga menekankan, sama seperti halnya masalah sosial, kebencanaan harus terintegrasi di pusat, tidak parsial. Sebab,  masing-masing badan atau kementerian terkait mempunyai regulasi dan cara pandang dalam menanggapi bencana.

 

"Selain itu, kalau ini menjadi kementerian teknis akan  mempunyai kelebihan yaitu, alokasi anggaran terpisah, dan punya aparatur yg sifatnya komando sehingga bisa cepat mengambil keputusan. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan menjadi rencana perbaikan membuat keputusan bisa segrea. Mudah-mudahan itu bisa terus berkembang dan menjadi rencana perbaikan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," tandasnya.

 

Terkait persoalan anggaran, sebelumnya Kepala BPBD Sumsel Iriansyah mengatakan, dana siap pakai sangat dibutuhkan, namun ada proses yang memperlambat saat pencairan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar ada ploting alokasi dana tiap provinsi di awal tahun anggaran agar setiap saat dibutuhkan bisa segera cair. Selain itu, masalah pembukaan lahan oleh petani dengan cara membakar lahan seharusnya mendapat perhatian khusus kementerian terkait. Agar  meminimalisir kebakaran hutan dan lahan.

 

"Saran kami untuk penguatan BPBD di daerah, mohon dukungan pusdalops kabupaten yang rawan karhutla. Saat ini ada 5 kabupaten yang menjadi prioritas, yakni kab. Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim," kata Iriansyah. (ann) foto : Anne/od.

BERITA TERKAIT
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...
Selly Andriany Minta Penindakan Tegas atas Perusakan Rumah Doa GKSI di Padang
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyayangkan aksi intoleransi yang terjadi di Padang, Sumatera Barat,...